Keputusan itu disampaikan Presiden Jokowi kepada publik saat Presiden berada di Bandara Supadio, Kalimantan Barat. Sebelumnya, isu Blok Masela memicu kontroversi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli punya pandangan berbeda.
Sudirman berpendapat, kilang gas Masela sebaiknya dilakukan dengan kilang terapung (off-shore) sesuai dengan rencana pengembangan yang disampaikan Inpex Corporation (Jepang) dan Shell (Belanda) tahun 2010. Sementara Rizal mengusulkan kilang gas Masela sebaiknya dibangun di darat.
Menurut catatan harian ini, kontrak bagi hasil Blok Masela ditandatangani tahun 1998 dan berakhir tahun 2028. Inpex memegang saham 65 persen, sedangkan Shell 35 persen. Apa pun putusan Presiden Jokowi mengenai Blok Masela telah diambil. Polemik soal Masela, khususnya dalam lingkup kabinet, harus juga berakhir. Sebagai penanggung jawab pemerintahan, Presidenlah yang akan bertanggung jawab pada putusan itu. Isu Blok Masela menyangkut kebijakan publik. Tidak ada yang menang dan kalah karena memang Presidenlah penanggung jawab jalannya pemerintahan.
Presiden Jokowi sendiri berpendapat, "Dari kalkulasi dan berbagai pertimbangan, kami putuskan dibangun di darat." Alasannya, demikian Presiden, pembangunan kilang di darat akan menimbulkan efek ekonomi berlipat ganda dan lebih besar. Presiden ingin pembangunan ekonomi daerah dan nasional terdorong akibat proyek triliunan rupiah itu.
Konsekuensi dari keputusan Presiden itu, Inpex Corporation harus mengkaji ulang rencana pengembangan Blok Masela. Akibatnya, Inpex harus menyesuaikan rencana pengembangan baru. Konsekuensinya, produksi Masela bakal tertunda. Investor belum punya sikap pasti atas perubahan itu. Sikap investor juga perlu diantisipasi.
Putusan Presiden perlu dikawal. Komunikasi kepada investor, khususnya Inpex dan Shell, harus intens dilakukan dengan segala konsekuensinya. Komunikasi ini penting agar investor merasa mendapatkan pelayanan investasi yang memiliki derajat kepastian.
Namun, yang juga tak kalah penting adalah komunikasi dengan pemerintah lokal di Maluku Tenggara Barat. Pembangunan kilang di daerah kepulauan yang memiliki beberapa pulau itu juga harus bisa dipastikan agar keputusan Presiden Jokowi membangun kilang di darat itu bisa direalisasikan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Maret 2016, di halaman 6 dengan judul "Blok Masela Sudah Diputus".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar