Menurut berita yang tersiar, beberapa hari silam, kapal penjaga pantai Tiongkok menabrak kapal pencuri ikan Kway Fey 10078 asal Tiongkok, yang tengah digiring oleh kapal pengawas Hiu 11, di Laut Natuna. Tindakan itu adalah untuk melindungi Kway Fey, yang mencuri ikan di perairan Indonesia, agar tidak ditangkap.
Atas kejadian itu, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bereaksi keras dan tegas. Bahkan, Menteri Susi mengancam akan melaporkan Tiongkok ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Meskipun demikian, melaksanakan hal itu tidak mudah, tetapi kita mengapresiasi ancaman tersebut.
Mengapa kita mengapresiasi? Apa pun, yang dilakukan kapal patroli Tiongkok adalah sebuah tindakan merendahkan kedaulatan maritim Indonesia. Ini menyangkut kedaulatan. Menurut Menlu, tindakan kapal patroli Tiongkok merupakan pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif Indonesia serta wilayah landas kontinen Indonesia. Tindakan kapal Tiongkok itu juga menghambat penegakan hukum di Indonesia. Dan, kapal patroli Tiongkok tersebut juga melakukan pelanggaran di laut teritorial Indonesia.
Apa kita hanya berhenti sampai di sini? Artinya, hanya sebatas membeberkan kesalahan kapal patroli Tiongkok dan kemudian memprotesnya dengan memanggil Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta? Cukupkah itu? Mengapa kita tidak bisa bersikap seperti Filipina, misalnya, ketika berhadapan dengan Tiongkok berkait sengketa klaim di wilayah Laut Tiongkok Selatan?
Indonesia, sebenarnya, tidak ada masalah dengan Tiongkok, dan tidak pula bertabrakan klaim. Oleh karena itu, ketika Tiongkok sengaja melanggar kedaulatan, apakah kita diam saja? Bukankah kita tidak mau dianggap sebagai bangsa yang lembek karena membiarkan negara lain melanggar kedaulatan wilayah kita?
Banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan. Namun, kita tahu setiap tindakan harus dilandasi pertimbangan dan hitungan yang matang; diperhitungkan pula apa dampaknya. Meski demikian, kita sepakat, seratus persen sepakat, tindakan kapal patroli Tiongkok tersebut sudah di luar batas, melanggar kedaulatan maritim Indonesia.
Kita perlu bersikap tegas, jelas, dan keras—tidak berarti konfrontatif—agar negara lain menghormati kedaulatan dan kemerdekaan negara kita. Sikap seperti itu harus kita perlihatkan tidak hanya kepada Tiongkok, tetapi juga kepada negara mana saja yang melanggar kedaulatan kita. Ini demi marwah, demi kehormatan bangsa dan negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar